izin trayek. Izin Trayek adalah surat izin yang memberi hak dan kewajiban bagi pengusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum untuk beroperasi pada jalan route tertentu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang; j. izin trayek

Kab. Rekomendasi Ketentuan Pasal 18 disempumakan menjadi sebagai berikut: Keterangan Prinsip dari retribusi (2) Pasal 18 Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan. Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berinisiatif membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. a. 000) ,-)8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum Sub Kegiatan 1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam. Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek; 3. pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan melalui Pengaduan Masyarakat; bb. Nomor 14 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, serta peraturan lain dibawahnya mengatakan hal yang sama yaitu setiap angkutan umum yang membawa orang atau barang wajib memiliki izin. 000 per kendaraan; Mobil bus umum sedang, sebesar Rp. Mutasi Keluar/Masuk. izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas PekerJaan Perhubungan, Komrmikasi Informatika, termasuk kategori Hal ini terbukti dengan diperolehnya total Skor hasil angket 2633. Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Trayek perlu adanya penetapan Retribusi Izin Trayek; b. 25. Jika dipersentasekan 62,69sebesar % menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup haik. (4)a. Pengertian Perizinan Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki16. T. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 000,-15 (lima) tahun; b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua betas) tempat duduk Rp. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Numpang Uji Keluar Wilayah. (2) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi:PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. Persyaratan Izin Trayek: Permohonan izin trayek yang ditandatangani dan bermaterai Rp. 000 + 6. Undang - Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 1. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK7. 68: Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Indonesia, Kementerian Perhubungan Trayek angkutan. Selain sanksi administratif di atas, perusahaan angkutan umum juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam:[12] a. Sebagai informasi tambahan, saat ini pemerintah telah menetapkan sistem perizinan berusaha berbasis. Perizinan Perpanjangan SK Trayek, pemilik angkutan darat diharuskan memperpanjang ijin trayeknya, karena itu sudah termasuk aturan yang sudah ditetapkan. Direktorat Kepelabuhanan. 11/6/2016 2 3 Pemerintah sebagai Regulator mempunyai tugas: penentu standar pelayanan dan sistem/mekanisme perawatan, penyedia prasarana, perencana trayek, prioritas (bus-lane, bus-way) perencana tempat henti, tempat parkir, integrasi dengan moda lain. Izin Pool. 0. 1) Retribusi izin mendirikan bangunan. 32. 22 Sep. H. Hal-hal yang dilarang antara lain, memberikan layanan akses aplikasi ke perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, memberikan layanan aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi. 1. 26) 6. Sumbar: RUSDI ANTONI [ Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum Kendaraan Bekas (Plat hitam ke plat kuning) ] Izin Disetujui: 414:c. Pemotor Didorong Gegara Adang Bus Lawan Arah, Polisi Harus Hadir Atur Lalu Lintas. . Beberapa ahli,Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial: Kebijakan PrivasiRETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO Menimbang : a. Koordinator Back Office : a. 30. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Banjarnegara, Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara melaksanakan Peninjauan Lokasi terhadap permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diajukan oleh Sdr. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 3. Mobil bus (26 tempat duduk keatas) Rp 35. Dilansir iNews. Mobil Bus (seat 27 orang) Izin Trayek Ulang Perpanjangan. k. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan. DPMPTSP Raih Penghargaan Inovasi Tingkat Kota Palembang Tahun 2022. U. e. Surat Rekomendasi Beasiswa 5. BUPATI MUARO JAMBI, Menimbang : a. 21/DLLAJ-AT/564 Tentang Pengelolaan Trayek Mobil Angkutan Penumpang Umum. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi T. Petugas Teknis/ Pengelola Angkutan Kendaraan memproses pemhuatan Surat Rekomendasi / Pendapat Teknis Perpanjangan SK Izin Trayek (PPJSK Izin. Safores, Defkendri N. Laut adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional selama menjalankan kegiatan usaha angkutan laut. 2. 0. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau. Ternak Potong 2. Permohonan Izin Trayek. PERMOHONAN IZIN TRAYEK BARU (SKIT) : Surat permohonan bermeterai BESERTA RINCIAN DAFTAR KENDARAANNYA dan berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) dari Direktur Perusahaan ataupun Pimpinannya yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan pelayanan dasar dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mobil Bus Besar (Kategori III) 200,000 2. Ketika terjadi PHK perusahaan wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun beberapa jenis tarif yang dikenakan dalam retribusi izin trayek sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut: a. Bramanta, Heqqy Rioscar (2019) Implementasi Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember). Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini adalah sebagai pedoman dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi serta akses informasi dan perizinan yang lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien. Izin Trayek Angkutan Pedesaan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan. kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal petikemas,. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan – izin Trayek Angkutan Kota ABSTRACT Transportation (public transportation) is one mode of mass transportation that is still used by people in the city of Bandar Lampung. Rumusan Masalah Dari fenomena yang ada dilapangan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut a. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan. Tarif izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek meliputi, izin angkutan. 2. Cek Status [ Refresh Code ] Cek Loading. b. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta 6. Terdapat 100 sinonim kata 'izin' di Tesaurus Bahasa Indonesia. Angkutan Lintas Batas. Dokumen Izin Trayek Angkutan Pedesaan 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek T. pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. [10] c. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta || Baru IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK (BARU/PERPANJANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA) || Baru Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Praktik. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK JABAR EKSPRES – Sebanyak 4. (4) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan terhadap pemberian izin baru, hilang atau rusak. Perizinan . BN. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dikenai sanksi administratif. p. 2. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur Utomo Harmawan menjelaskan, pencabutan izin trayek bus dan sejenisnya berada sepenuhnya di tangan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. 000,- oleh pemohon; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur dan NPWP pemohon dan badan usaha; Fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan izin trayek oleh badan hukum; Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh kewajiban. Bagaimanakah analisis penertiban angkutan umum tanpa izin trayekizin trayek untuk angkutan penumpang dalam trayek dan teratur persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas ( andalalin ) sertifikat standar penetapan penyelenggaraan utd kelas pertama di rs pemerintah. 118, BN. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk melayani jaringan perdesaan, jaringan kota, luar jaringan perdesaan dan angkutan perbatasan. 0. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Izin Insidentil tidak termasuk sebagai objek Retribusi Izin Trayek. Berikut ini adalah daftar lengkap sinonim izin menurut Tesaurus Bahasa Indonesia. 107 XIV. 6. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat. • Rencana Pola Trayek (RPT) • Certificate of Equipment • Certificate of Machinery . memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan; b. . Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi . Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 1; 2; Maklumat Pelayanan. Izin Trayek Angkutan Perbatasan 36. Tanggal. Polisi harus hadir di situasi kemacetan lalu lintas buat mengurai kemacetan tersebut dan meminimalisasi pelanggaran lalu lintas, juga potensi konflik. Izin insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya yang. Izin trayek adalah pembenan izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Indonesia, Kementerian Perhubungan. Koordinator Back Office : a. BAB 111 PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 4 Pelayanan Perizinan diselenggarakan oleh Dinas PMVPSP. Untuk dapat beroperasi, angkutan kota harus memiliki izin trayek, dengan memiliki izin trayek angkutan kota telah melakukan prosedur izin trayek dan telah lulus uji kendaraan – Fotocopy Surat Persetujuan Izin Trayek; – Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan pemohon. "Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Trayek di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu). Kemudian, izin penyelenggaraan tersebut dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. b. Setelah badan hukum terbentuk, ada beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk bisa membuat izin usaha pariwisata antara lain : Akta Perseroan Terbatas (Khusus Travel) NPWP Perusahaan. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mobil Penumpang Umum 100,000 b. Pasal 160: (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang. 75. Peta trayek batas ar eal kerja adalah peta. g. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. e. mentaati seluruh kewajiban yang tercantum dalam Izin Trayek. Izin Usaha Persewaan Mobil 35. Pemungutan Retribusi izin trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Pekanbaru-. 00 WIB di Desa Babadan, Kec. 1. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Surat Permohonan Izin Trayek Baru disampaikan kepada Walikota Ambon, setelah itu disposisi Walikota diteruskan kepada Kadishub untuk ditindak lanjuti, Kadishub. Pada aturan tersebut, jenis bus berdasarkan jaringan trayek terdiri dari lima jenis, meliputi: 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Lingkup Provinsi; Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;. Masih dari artikel yang sama, keputusan penghapusan SKDP dan SKDU ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP (hal. Mahadi atas nama PKBM. 11. a. Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota diKota Pekanbaru. 107 XIV. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk. 9/5/2023. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan. dihapus. Unggas Potong 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Izin trayek perdesaan yang melewati satu wilayah provinsi Rp1. . Izin trayek. Retribusi Daerah. Hum, Agus Yulianto, SH M. dihapus. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan; d. Status Permohonan. Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Usaha Penanaman Modal; Izin Prinsip;. : Perrnohonan Izin Trayek / Izn Usaha Angkutan : 1 (satu) berkas Matang Kepada Yth. Nomor. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Sistem Informasi Inaportnet merupakan layanan yang dipergunakan untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal, mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP. Restribusi Izin Trayek Retribusi Izin Pertambangan Daerah(SIPD) Retribusi Leges Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Kab. 12. izin trayek 2. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu. Dadang Alamsyah 4. : 1. IMBGL. Download citation file: 31. Bagi Pelaku usaha yang akan membangun Pelaku usaha kemudian menyatakan bahwa prasara yang digunakan merupakan tidak sewa pada kolom status bangunan usaha Izin yang dibutuhkan: Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, IMB, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan (jika. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan. 2 April 2023 Rekomendasi. Penetapan lintas penyeberanganDaerah Tentang Retribusi Izin Trayek; Undang—Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Kartu Pengawasan Izin Trayek dan memberikan bukti pembayaran (Bend. bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8. ABSTRAK: a. Kala itu, bus Sumber Kencono kerap terlibat. Loading. Mekanisme Pengeluaran Izin Trayek Angdes / Angkot, AKAP/AKDP, Taksi dan Pariwisata Phone: (0286) 321113 / Fax : (0286) 321113 Email: kanhubkabwonosobo@gmail.